Perbup Kutai Timur

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan komitmen perusahaan dalam bentuk kepedulian dan tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait (multi stakeholder);
b. bahwa para pelaku dunia usaha telah memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
c. bahwa dalam rangka menuju pengembangan dan pengelolaan CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan serta berkelanjutan, telah dibentuk Forum Multi Stakeholder (MSH) bagi penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) menuju pembangunan Kutai Timur yang berkelanjutan;
d. bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10/02.188.3/HK/VII/2006 tentang Pedoman Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diperbaharui sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diatur kembali Peraturan Bupati Kutai Timur Tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
20. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) selanjutnya disingkat CSR adalah merupakan bentuk komitmen dan nilai kontribusi perusahaan yang beroperasi secara legal dan etis di Kabupaten Kutai Timur, untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan eksternalnya serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Komitmen perusahaan adalah pernyataan tertulis yang ditindaklanjuti dengan pengalokasian sumberdaya oleh perusahaan.
7. Kontribusi perusahaan adalah peran aktif perusahaan berupa program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan bersama stakeholder.
8. Beroperasi secara legal adalah kepatuhan perusahaan terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya.
9. Beroperasi secara etis adalah kepantasan perusahaan bertindak sesuai dengan norma universal dan local serta mengikuti standar yang berlaku.
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang guna memenuhi kebutuhannya.
12. Kualitas hidup adalah kondisi atau tingkat pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak atau lebih dari hidup layak.
13. Wilayah sasaran adalah kawasan pertambangan, perkebunan dan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik
langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik
14. Stakeholder adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
15. Multi Stakeholder selanjutnya disingkat MSH adalah sekumpulan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah, legislatif, perusahaan swasta dan milik negara, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara invidual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya
17. Prakarsa Multi Stakeholder – Corporate Social Responsibility selanjutnya di singkat Prakarsa MSH-CSR adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan praktik terbaik dan berkelanjutan dari program CSR.
18. Forum Multi Stakeholder – Corporate Social Responsibility selanjutnya di singkat Forum MSH-CSR adalah model organisasi/lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan CSR yang berkelanjutan, yang kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.

Ruang Lingkup
Pasal 2
Program CSR Kabupaten Kutai Timur diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak, yaitu;
(1) Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
(3) Masyarakat, secara perorangan (ketokohan) maupun secara perwakilan melalui lembaga, asosiasi, forum, ikatan, paguyuban dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, termasuk unsur akademis serta media massa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Kutai Timur;
b. memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan CSR yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Kabupaten Kutai Timur; dan/atau
c. mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program CSR dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. terwujudnya batasan yang jelas tentang program CSR termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak–pihak yang menjadi pelakunya;
b. terselenggaranya CSR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR secara terpadu dan berdaya guna;
d. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan CSR;
e. dijadikannya panduan bagi penyelenggaraan CSR oleh perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur; dan/atau
f. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas program Pemerintah Daerah, Masyarakat dan program CSR yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN CSR
Pasal 5

(1) CSR atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip;

a. kesadaran umum;
b. kepedulian;
c. keterpaduan;
d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e. kemandirian;
f. kepekaan;
g. keberpihakan;
h. kemitraan;
i. inisiasi;
j. mutualistis;
k. non diskriminasi;
l. sinergitas.
m. kebersamaan;
n. partisipatif;
o. aspiratif;
p. keterbukaan dan kejujuran;
q. berkelanjutan;
r. berwawasan lingkungan;
s. pemberdayaan.

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
a. manajemen yang sehat;
b. profesional;
c. transparansi;
d. akuntabilitas;
e. kreatifitas dan inovasi;
f. keterukuran;
g. program perbaikan berkelanjutan;
h. keadilan yang bijak; dan
i. kebijakan yang adil.

BAB IV
PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Program CSR
Pasal 6

(1) Perencanaan Program CSR yang disusun oleh perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut:
a. hasil-hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten Kutai Timur;
b. kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah CSR perusahaan;
c. program CSR yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
(2) Rencana program CSR yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum MSH-CSR.
(3) Rencana kegiatan program CSR oleh perusahaan tidak tumpang tindih dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun Pemerintah Daerah.
(4) Apabila terdapat kegiatan program CSR perusahaan mempunyai sasaran yang sama dengan pemerintah daerah dan/atau perusahaan lainnya, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan Forum MSH-CSR dan/atau SKPD yang terkait.

Bagian Kedua
Dana CSR
Pasal 7

(1) Dana CSR perusahaan adalah dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program CSR perusahaan yang bersangkutan.
(2) Realisasi dana untuk pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.
(3) Besarnya jumlah dana CSR ditentukan oleh masing-masing perusahaan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penerapan CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Bidang-Bidang Program CSR
Pasal 8

(1) Program CSR dapat meliputi Bidang – bidang
a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
b. pendidikan;
c. kesehatan dan sanitasi;
d. infrastruktur dan sumberdaya energi;
e. lingkungan hidup;
f. peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah;
g. keagamaan, sosial dan budaya; dan
h. Tanggap darurat.
(2) Prioritas bidang kegiatan program CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah operasional perusahaan dan kemampuan sumberdaya masing-masing perusahaan.

Bagian Keempat
Wilayah Sasaran program CSR
Pasal 9

(1) Wilayah sasaran program CSR diprioritaskan untuk diterapkan pada wilayah yang terkena dampak langsung dari operasional perusahaan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan program CSR.
(2) Perusahaan dapat menerapkan program CSR diluar wilayah tersebut pada ayat (1), dengan pertimbangan tertentu dari masing-masing perusahaan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan CSR
Pasal 10

(1) Pelaksanaan program CSR dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing perusahaan dan/atau bekerjasama dengan pemerintah dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
(2) Jangka waktu pelaksanaan program CSR dalam satu tahun dan/atau tahun jamak.
(3) Jika perusahaan akan melakukan perubahan perencanaan program CSR yang sudah ditetapkan, perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur.
(4) Jika terdapat usulan program CSR dari pemangku kepentingan diluar rencana program CSR yang sudah ditetapkan, maka usulan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari minimal Ketua Forum Badan Pelaksana MSH-CSR dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, berkelanjutan, kejujuran dan penuh tanggung jawab.
(5) Besarnya alokasi dana program CSR di bidang Peningkatan kapasitas masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah serta bidang keagamaan, sosial dan budaya lebih kecil dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya.

BAB V
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI CSR
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 11

(1) Setiap perusahaan menyampaikan laporan realisasi program CSR setiap tahun kepada Forum MSH-CSR Kabupaten Kutai Timur.
(2) Laporan realisasi program CSR meliputi sasaran, bentuk program, lokasi, dana, penerima manfaat, output, outcome, kendala dan tindaklanjut sesuai dengan format yang disepakati.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 12

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat program CSR secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR melalui Forum MSH-CSR.

Bagian Ketiga
Indikator Keberhasilan
Pasal 13

Indikator keberhasil program CSR dapat dilihat dari:
a. tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
b. tingkat keberhasilan program dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat;
c. tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat program; dan/atau
d. pencapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat, dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VI
ORGANISASI FORUM MULTISTAKEHOLDER (MSH)-CSR
Bagian Kesatu
Kelembagaan Forum MSH-CSR
Pasal 14

(1) Dalam upaya penyelenggaraan dan penerapan program CSR yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur, maka para pemangku kepentingan (MSH) perlu bergabung dalam suatu wadah yaitu Forum MSH-CSR.
(2) Forum MSH-CSR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan program CSR Kabupaten Kutai Timur, sehingga pihak yang terlibat paham akan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya masing-masing.

Bagian Kedua
Visi dan Misi Forum MSH-CSR
Pasal 15

(1) Visi dari Forum MSH-CSR adalah Mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang berkelanjutan.
(2) Misi dari Forum MSH-CSR adalah:
a. mendukung prakarsa Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan;
b. mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
c. mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan Forum MSH-CSR
Pasal 16

(1) Forum MSH-CSR dimaksudkan sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur.
(2) Adapun Tujuan Forum MSH-CSR adalah:
a. terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR;
b. menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR.

Bagian Keempat
Prinsip-prinsip Dasar Forum MSH-CSR
Pasal 17

(1) Forum MSH-CSR dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. profesional;
d. berkelanjutan;
e. kepekaan;
f. kesetaraan;
g. Berwawasan lingkungan;
h. kejujuran; dan
i. amanah;

(2) Prinsip Transparansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan.

(3) Prinsip Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

(4) Prinsip Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat.

(5) Prinsip Berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.

(6) Prinsip Kepekaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan CSR, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan.

(7) Prinsip Kesetaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi.

(8) Prinsip Berwawasan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan.

(9) Prinsip Kejujuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku.

(10) Prinsip Amanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Bagian Kelima
Peran Forum MSH-CSR
Pasal 18

(1) Forum MSH-CSR dalam penerapan CSR memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung.

 

(2) Peran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping.

(3) Peran secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR.

Bagian Keenam
Tugas Forum dalam Penerapan CSR
Pasal 19

Forum MSH-CSR dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara:
a. melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup CSR;
b. mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan program CSR yang partisipatif;
c. mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Forum MSH-CSR;
d. menyampaikan hasil rapat koordinasi Forum MSH-CSR kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
e. mempublikasikan hasil musyawarah perencanaan program CSR Kabupaten Kutai Timur kepada publik;
f. selama pelaksanaan program CSR berlangsung, Forum MSH-CSR akan melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau obyek pelaksanaan proyek CSR;
g. Forum MSH-CSR mempunyai peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi;
h. Forum MSH-CSR dapat melakukan tindakan:

  • 1. monitoring pelaksanaan program CSR;
  • 2. mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR; dan
  • 3. diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR.
  • i. mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program CSR.

BAB VII
FORUM MSH-CSR KABUPATEN
Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 20

(1) Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari:
a. Dewan Pengarah (tingkat pembuatan keputusan/ kebijakan); dan
b. Badan Pelaksana (tingkat pelaksana) MSH-CSR.

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu:
a. Dewan Pengarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara Pemerintah Kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
b. keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan; dan
c. anggota-anggota Dewan Pengarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR.

(3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
a. Badan Pelaksana MSH-CSR Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap
persoalan yang menjadi fokus forum;
b. keanggotaan Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan;
c. anggota-anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum MSH-CSR;
d. masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dikaji ulang setiap tahun; dan
e. evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum MSH-CSR dilakukan oleh Musyawarah Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

(4) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Tingkat Kabupaten dibantu oleh staf sekretariat yang berkedudukan di Sangatta.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 21

(1) Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengarah yaitu:
a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi CSR;
b. melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
c. membentuk Badan Pelaksana/Kelompok Kerja untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum MSH-CSR serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana MSH-CSR;
d. mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana MSH-CSR; dan
e. anggota Dewan Pengarah Forum MSH-CSR bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH-CSR kepada kelompok/pihaknya masing-masing.

(2) Tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksana yaitu:
a. mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi CSR sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
b. melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi CSR;
c. melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum MSH-CSR; dan
d. membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum MSH-CSR.

(3) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat yaitu:
a. mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
b. mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil–hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
c. sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat
Pasal 22

(1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR), dilakukan untuk merumuskan program CSR, mengevaluasi penerapan CSR dan kinerja forum.

(2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten.

(3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

(4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB VIII
TIM KOORDINASI MSH-CSR TINGKAT KECAMATAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan
Pasal 23

(1) Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat yang anggotanya dibentuk berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kecamatan.

(2) Anggota Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan terdiri dari wakil-wakil perusahaan, Pemerintahan Kecamatan dan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 24

Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
a. mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan penerapan CSR;
b. melaksanakan penyusunan program CSR melalui Musrenbang Kecamatan;
c. menyampaikan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang Kecamatan kepada Forum MSH-CSR;
d. memberikan masukan, tanggapan kepada forum untuk penerapan CSR Tingkat Kecamatan;
e. menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum MSH-CSR kepada kelompok/pihak-nya masing-masing;
f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan program CSR tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Rapat
Pasal 25

(1) Rapat Tim Koordinasi MSH-CSR Tingkat Kecamatan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat lainnya dapat dilaksanakan apabila diperlukan.

Bagian Keempat
Pembiayaan Operasional Forum MSH-CSR
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum MSH- CSR wajib didukung dengan pendanaan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam keanggotaan Forum MSH-CSR.

(2) Besarnya dana dukungan terhadap Forum MSH-CSR diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

(3) Dana operasional bisa berasal dari pemerintah daerah dengan memasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui lembaga/institusi yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan dan koordinasi lintas ektor/stakeholder seperti Bappeda dan/atau Bapemas;

(4) Pembiayaan dana operasional digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan, antara lain :

  • a. operasional sekretariat;
  • b. kegiatan operasional yang berkaitan dengan tugas Forum MSH-CSR;
  • c. rapat dan musyawarah;
  • d. kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan.

(5) Forum MSH-CSR melaporkan penggunaan dana setiap tahun kepada anggota Forum MSH-CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB IX
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Sanksi
Pasal 27

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan program CSR, pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Forum MSH- CSR dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penghargaan
Pasal 28

Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan CSR dengan baik dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari Forum MSH-CSR.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10/02.188.3/HK/VII/2006 Tentang Pedoman Penerapan Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

 

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 25 Oktober 2012

 

BUPATI KUTAI TIMUR,

 

H. ISRAN NOOR

March 2020
M T W T F S S
« Feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archives

Categories