Sekretaris Kabupaten Ismunandar bersaama sejumlah camat di daerah ini pada suatu acara silaturahim membahas mengenai rencana program CSR tahun 2014 (Foto dok/humas)
SANGATTA- Banyaknya usulan program pembangunan 2014, diperkirakan tak semuanya pembiayaan terakomodir  dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga program prioritas pembangunan kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertampung di APBD, pembiayaannya melalui dana Corporation Social Responsibility (CSR).
Peraturan Bupati (Perbup) mengenai forum Multi Stakeholder (MSH) CSR sudah ada. Kepengurusan Forum MSH-CSR bukan hanya ada di tingkat kabupaten, tapi juga sudah dibentuk di beberapa kecamatan. “Forum CSR kecamatan dituntut aktif, guna memaksimalkan pemanfaatan dana CSR perusahaan yang diperuntukkan masyarakat setempat. Jadi usulan pembangunan yang masuk prioritas dan belum tertampung melalui dana APBD bisa dialihkan melalui CSR,” kata Sekretaris Kabupaten Ismunandar belum lama ini.
Transparansi pengelolaan CSR perusahaan harus  terbuka, mana saja pembangunan yang sumber pembiayaannya dari pemerintah dan mana pula realisasi pembangunan 2014 yang dananya dari CSR perusahaan harus transparan dan jelas. Ini supaya masyarakat tahu. Kalau perlu pasang plang nama perusahaan di bangunan itu. Jangan sampai terjadi tumpang tindih pendanaan pembangunannya.
Misalnya, pemerintah mengalokasikan bangunan jalan, ternyata perusahaan juga ikut membangun jalan yang volume spesifikasinya sama. Hal seperti ini jangan sampai terjadi. Koordinasi antara pemerintah kecamatan, pengurus forum CSR dengan perusahaan harus diintensifkan. Ini demi menghindari adanya dobel sumber pembiayaan dan juga  efisien, efektifnya pelaksanaan  kegiatan pembangunan tiap tahun.
“Jangan sampai terjadi, realisasi pembangunan penganggaran yang sebenarnya hanya bersumber dari perusahaan menggunakan dana CSR, tapi diklaim atau dimasukan juga pemerintah sebagai laporan  realisasi pembangunannya dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan APBD. Peran pemerintah kecamatan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan pekerjaan bangunan yang memicu menimbulkan masalah dan meresahkan warga atau berujung pada tuntutan hukum,” pinta Ismunandar.
Misalnya, menurut mantan Kadis PU Kutim ini, data CSR kecamatan Kongbeng dari perusahaan perkebunan kelapa sawit harus diketahui forum SCR kecamatan. Forum CSR kecamatan mesti tahu sejauhmana penggunaan dana CSR tiap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dengan demikian aktivitas pembangunan  yang dikerjakan perusahaan, dikerjakan warga dengan cara bergotong royong. Sedangkan pekerjaan bangunan yang dibiayai pemerintah  dapat  diketahui masyarakat luas karena  sudah diklasifikasikan. (*/kmf)
sumber : http://humas.kutaitimurkab.go.id/index.php/home/detail/592/pembangunan-csr-jangan-tumpang-tindih-dengan-apbd