Latar Belakang

PEMBANGUNAN FORUM MULTI STAKEHOLDER Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang Partisipastif, Transparan dan Akuntabel di Kutai Timur Dalam Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang Partisipastif, Transparan dan Akuntabel di Kutai Timur

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan perusahaan haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pembangunan komunitas yang dilaksanakan oleh perusahaan sejauh mungkin diselaraskan dan disinergikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Korporasi di Kutai Timur seperti KPC, Pertamina, Indominco, Perusahaan Perkebunan dan lainnya telah berupaya maksimal dalam ikut serta membangun komunitas di seputar perusahaannya. Dana dalam jumlah besar telah dikucurkan, manajemen CSR dibentuk, serta strategi dan program nyata telah dibuat, namun mengapa masih marak terjadinya tuntutan serta demo dari masyarakat dan aktivis organisasi non pemerintah. Korporasi selalu menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat dan pemerintah. Sejumlah persoalan lain dalam pelaksanaan CSR juga terjadi, seperti: tumpang tindih program antar perusahaan dan program pemerintah; usulan/proposal masyarakat yang tidak ditindaklanjuti tanpa ada penjelasan, apakah karena tidak memenuhi syarat administrasi atau proyeknya tidak layak/ memberikan manfaat; evaluasi keberhasilan pelaksanaan CSR dilakukan sepihak oleh korporasi; saling lempar tanggung jawab antar pemerintah, korporasi dan masyarakat, dan lainnya.

Sejumlah persoalan lain dalam pelaksanaan CSR juga terjadi, seperti: tumpang tindih program antar perusahaan dan program pemerintah; usulan/proposal masyarakat yang tidak ditindaklanjuti tanpa ada penjelasan, apakah karena tidak memenuhi syarat administrasi atau proyeknya tidak layak/ memberikan manfaat; evaluasi keberhasilan pelaksanaan CSR dilakukan sepihak oleh korporasi; saling lempar tanggung jawab antar pemerintah, korporasi dan masyarakat, dan lainnya.

Korporasi selalu dinilai salah dalam mengimplementasikan CSRnya dan menyebabkan korporasi menjadi serba salah. Kegiatan kontraproduktif ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan kontraproduktif tersebut, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan komunitas (community development) yang dilakukan korporasi. Masyarakat menderita kerugian, korporasi menjadi terganggu aktivitas dan kinerjanya, dan bahkan menganggu pelayanan yang dilakukan pemerintah. Semua pihak dirugikan atas olah persoalannya sendiri. Namun, apabila CSR berlangsung dengan baik, maka masyarakat mendapat manfaat, program pemerintah terbantu dan pihak korporasipun akan memperoleh jaminan kelangsungan berusaha dan bahkan meningkatkan reputasi korporasi.

Korporasi memerlukan kemitraan yang saling timbal balik dengan institusi lain. Korporasi, selain mengejar keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan dirinya, juga memerlukan alam untuk sumber daya olahannya, dan stakeholder lain untuk mencapai tujuannya. Dengan menggunakan pendekatan CSR, korporasi tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi semata, tetapi juga keuntungan secara sosial.

Melalui forum MSH-CSR ini, antar korporasi dapat melakukan pertukaran informasi, berbagai pengalaman dan melakukan kajian untuk membangun prinsip-prinsip dan instrumen sebagai guidance dalam pelaksanaan CSR. Walaupun disadari bahwa implementasi CSR yang dilakukan oleh korporasi bervariasi, akan sangat tergantung pada pemahaman, komitmen dan kebijakan dari top manajemen setiap korporasi.

Implementasi CSR perlu dioptimalkan agar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan pembangunan Kutai Timur. Untuk proses pengkajian dan perbaikan Implementasi CSR tersebut, jelas sangat diperlukan keterlibatan dan kontribusi yang multi-disiplin dan terpadu dari semua stakeholder (pihak yang berkepentingan), termasuk instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, masyarakat pedesaan, pihak swasta serta pihak pendukung lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, serta media masa. Hal ini sesuai dengan definisi CSR yang dikemukakan oleh World Bank, bahwa “CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

  • UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, mengarahkan Industri di bidang Energi dan Sumberdaya Mineral agar prioritas kepada usaha yang mendukung community development.
  • UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi (pasal 40 ayat 5) berisikan kewajiban industri ektraksi untuk bertanggung dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
  • Penjelasan UU No.32/2004: ………. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan bagi daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Multi Stakeholder (MSH) Forum ini dimaksudkan sebagai suatu wadah yang mempersatukan berbagai pihak yang berkepentingan untuk berkonsultasi dan bertindak bersama mengenai berbagai masalah penting serta pemecahannya. Dalam hal ini berkaitan dengan pola dan praktek implementasi CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kutai Timur.

Adapun Tujuan MSH Forum adalah untuk mengarahkan dan mendukung pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang menyangkut perbaikan implementasi CSR, dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasinya.
Program dan kegiatan yang diharapkan bersifat partisipatif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat diterima secara demokratis oleh para stake holder.

October 2020
M T W T F S S
« Aug    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archives

Categories