Ketua Badan Pelaksana Forum MSH-CSR yang sekaligus Plt. Bupati Kutai Timur (H. Kasmdi Bulang)  memimpiin langsung pertemuan antara  PT. Indexim Coalindo dengan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah operasi pertambangan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi dalam pengelolaan dana program CSR PT. Indexim Coalindo yang dianggap masyarakat tidak tepat sasaran.

Sebelumnya telah dilakukan mediasi di Kantor Camat Kaliorang pada tanggal 17 Juli 2020 lalu, yang dipimpin langsung oleh Agusriansyah Ridwan sebagai perwakilan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kutai Timur. Di dalam pertemuan itu masyarakat menyampaikan 4 keinginan mereka kepada PT. Indexim Coalindo yaitu: 1. Transparansi pengelolaan dana CSR PT Indexim Coalindo; 2. Program harus terencana dan disesuaikan dengan hasil Musrembang; 3. Alokasi anggaran untuk program CSR harus proporsional dengan memperhatikan tingkatan ring desa yang terdampak; 4. Memperhatikan serapan tenaga kerja lokal yang non skill.

Setelah pertemuan di Kecamatan Kaliorang, kemudian ditindaklanjuti kembali di Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang dihadiri langsung oleh Ketua Badan Pelaksana Forum MSH-CSR Kasmidi Bulang, Bidang Sumberdaya Alam (SDA), Kepala Sekretariat Forum MSH-CSR, Camat Kaliorang, Perwakilan Pemerintah Desa dan BPPD, perwakilan Mahasiswa serta Management PT. Indexim Coalindo. Kamis, (6/8).

Pertemuan tersebut dipandu oleh Kepala Sekretariat Forum, Abd. Kadir dan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pelaksana Forum, Kasmidi. dalam paparannya, Kasmidi menyampaikan hal-hal pokok terkait hasil pertemuan sebelumnya antara pihak perusahaan dengan masyarakat di Kecamatan Kaliorang. Pertemuan dan diskusi berlangsung tertib dengan meminta pandangan dari masing-masing unsur terkait, baik dari pemerintah desa dan masyarakat, dan juga dari pihak perusahaan.

“Saya selaku Ketua Badan Pelaksana tentunya sangat faham dengan aspirasi dari masyarakat khususnya bagi desa yang terdampak oleh aktifitas tambang. Karena kita juga sudah memiliki Perda tentang TJSL sebagai payung hukum dalam penerapan program CSR perusahaan. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang ada bahwa aktifitas tambang PT.Indexim yang mencakup 3 Kecamatan (Kaubun, Kaliorang, dan Karangan) yang keseluruhannya ada 22 desa memang harus diperhatikan perencanaan programnya melalui dana CSR perusahaan dengan memperhatikan tingkatan Ring Desa-desa yang bersinggungan langsung dengan aktifitas perusahaan, seperti misalnya besaran dana CSR untuk PT. Indexim bisa ditetapkan 1 Milyar untuk Ring 1, dan 750-500 juta untuk Ring 2 dan 3. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, bahwa dana tersebut bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk program yang benar-benar dibutukan masyarakat. selain itu, serapan pekerja lokal juga harus diperhatikan, khususnya bagi yang non skill agar diberikan pelatihan-pelatihan, ucap Kasmidi”

Manajemen PT. Indexim kemudian memberikan tanggapan dari aspirarasi yang ada, termasuk saran dari Ketua Badan Pelaksana

“bahwa apa yang dibahas dan didiskusikan hari ini akan disampaikan ke pihak manajemen yang lebih tinggi, tanggal 28 Agustus nanti aka nada pertemuan dengan pimpinan pusat perusahaan, hasil pertemuan ini akan kami bawa dan sampaikan di sana, karena kami juga disini bukan penentu kebijakan terkait hal-hal tersebut, dan masih ada manajemen di pusat.” Diskusi kemudian ditutup oleh Ketua Badan Pelaksana dengan hasil-hasil yang telah disepakati bersama. Harapannya bahwa pertemuan ini bisa menjadi solusi bagi semua pihak sehingga sinergi antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan dapat terjalin secara harmonis.